Pengarusutamaan Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional berbasis Riset dan Inovasi

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnasiptek) pada dasarnya merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan science based development policy yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dalam hal ini, UU tersebut tidak saja diniatkan untuk mentransformasi tata kelola penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan (litbangjirap) secara fundamental di tingkat nasional dan daerah berbasis UU No 18 Tahun 2002 melalui pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), tetapi juga mampu mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ekosistem riset dan inovasi yang mampu melahirkan pembangunan berdaya saing tinggi di seluruh Tanah Air. Namun demikian, jika berkaca pada wacana yang yang terbangun, agaknya soalan mengenai hal ini belum banyak didiskusikan. Jika tidak berfokus pada urusan ketidaksiapan talenta sumber daya manusia, instansi, dan alokasi anggaran sebagai penunjang, pembicaraan soal Sisnasiptek dalam wacana biasanya terbatas pula pada soalan teknis tata kelola litbangjirap BRIN dan BRIDA yang berujung pada efisiensi dan efektivitas dua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas cara pandang serta mendapatkan solusi atas beberapa persoalan mendasar terkait Sisnasiptek dewasa ini, tulisan akan mengetengahkan isu politik hukum terkait pelaksanaan UU Sisnasiptek. Selain mengajak pembaca mendiskusikan kendala normatif terkait keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023), tulisan ini juga hendak menyasar persoalan regulasi yang belum mampu mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.