Pancasila: Jurnal Keindonesiaan

Pancasila sebagai Pengembangan Moral Virtual dalam Perspektif Living Ideology

Dicky Eko Prasetio (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pancasila sebagai living ideology sejatinya menjadi pemandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Khususnya, pada saat perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan realitas kemasyarakatan yang bersifat virtual sehingga Pancasila dituntut menjadi pemandu moral virtual di masyarakat. Penelitian ini mengkaji orientasi Pancasila sebagai moral virtual sekaligus rumusan kebijakan mewujudkan Pancasila sebagai moral virtual di ruang digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan dua ranah yaitu: ranah pendidikan formal dan ranah masyarakat. Dalam ranah pendidikan formal, strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penugasan kepada peserta didik yang dilaksanakan secara daring dapat juga berorientasi pada nilai-nilai edukasi secara daring. Selanjutnya, dalam ranah masyarakat strategi optimalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyebarkan konten yang berisi ajakan untuk berperilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pemberian apresiasi bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi digital maupun media sosial secara baik dan bijak serta pemberian sarana literasi digital dengan memanfaatkan media-media yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini.

Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN

Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibarani (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konsitusional bagi negara dalam melaksanakan perekonomian nasional. Hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, salah satunya diwujudkan dengan pengusahaan ekonomi melalui BUMN. Perkembangan ekonomi global menuntut BUMN berbenah dan kebijakan strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk itu adalah pembentukan holding company BUMN untuk penguatan nilai dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan memahami konsep hak menguasai negara dalam skema holding BUMN dikaitkan dengan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah conceptual approach dan statute approach dilakukan dengan penelaahan teori atau doktrin dan regulasi terkait, termasuk putusan judicial review dari MA dan MK. Hasil penelitian ini mengungkapkan pembentukan holding BUMN pada prinsipnya telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana yang diutarakan Gustav Radbruch yakni keadilan. Hak menguasai negara perlu dipahami secara luas dengan kewenangan merumuskan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Dalam fungsi pengelolaan, perlindungan penguasaan negara pada struktur holding BUMN dapat dilakukan dengan kontrol melalui adanya kepemilikan saham istimewa. Namun demikian, penguasaan negara yang berdasarkan rasa keadilan sosial, kepastian hukum dan berorientasi kemanfaatan, tetap harus menghormati prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (GCG) pada BUMN dan juga tidak berarti memonopoli seluruh kegiatan perekonomian nasional.

Analisis Bibliometrik Tren Penelitian tentang Pancasila Pasca Terbentuknya BPIP (2019-2023): Suatu Pendekatan Pendidikan

Yayuk Hidayah, Hastangka Hastangka (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pancasila menjadi wacana yang menarik dalam catatan memori kolektif generasi muda paska reformasi. Pancasila tidak hanya menjadi produk pemikiran dan intelektual para pendiri bangsa tetapi juga menjadi produk politik dari berbagai ragam rezim yang telah memimpin negeri ini sepanjang negara Indonesia berdiri. Isu penting dalam wacana Pancasila sejak paska reformasi ialah persoalan kehadiran Pancasila apakah diakui keberadaan di kalangan generasi muda atau dianggap absen dari pemikiran, memori, dan imajinasi mereka dalam berbangsa dan bernegara. Generasi yang lahir sejak paska reformasi periode tahun 2000 menjadi generasi yang memiliki imajinasi tentang Pancasila yang cukup berbeda dengan generasi pada periode sebelumnya. Penelitian ini akan menggali dan mengeksplorasi apa yang diimajinasikan dan dipikirkan generasi muda tentang Pancasila. Terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018 ikut mewarnai dalam proses pembentukan wacana dan memori generasi muda dalam memahami Pancasila. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat sampai sejauh mana persepsi Generasi Muda terhadap Pancasila pasca terbentuknya BPIP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode bibliometrik (bibliometrics). Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dari hasil laporan, kajian, dan penelitian berkaitan dengan tema Pancasila dan kepemudaan. Analisis data menggunakan pendekatan interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tren penelitian tentang Pancasila sejak terbentuknya BPIP terjadi peningkatan cukup signifikan. Isu yang diangkat pada periode 2019 sampai dengan 2023 mengarahkan pada tren penelitian tentang Pendidikan, Kurikulum dan Pedagogi, Filsafat dan Studi Keagamaan

Model Pembudayaan Pancasila Berbasis Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Generasi Muda Indonesia yang Pancasilais

Agil Nanggala (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pembudayaan Pancasila pada generasi muda Indonesia, adalah orientasi, strategi, juga upaya pembentukan karakter warga negara yang Pancasilais, terlebih Pancasila selaku ideologi, landasan filsafat dan dasar hukum, maka perlu dirampungkan untuk menjadi model ilmiah, supaya inklusif, kolaboratif juga berkelanjutan, demi puncak peradaban Indonesia. Penelitian ini dilakukan berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode grounded theory, analisis data, yaitu, reduksi, display, dan verifikasi, hasil penelitian yaitu, pertama, model pembudayaan Pancasila berbasis kolaborasi pentahelix pada generasi muda, bersifat substantif, representatif juga holistik, karena melibatkan seluruh pihak, yaitu, pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta, juga media, maka bermakna juga berdampak nyata bagi pembangunan karakter Pancasilais generasi muda Indonesia, kedua, model pembudayaan Pancasila berbasis pentahelix, bersifat inklusif, kontekstual juga berkelanjutan, karena tidak hanya dilakukan secara kulikuler, tetapi juga sosio-kultural, tahapan realisasinya adalah: 1) perampungan konstruksi berpikir ilmiah, 2) finalisasi kolaborasi program, 3) implementasi program, 4) peneguhan komitmen dan konsistensi, 5) evaluasi dan tindak lanjut, juga 6) sosialisasi masif. Kesimpulan riset, yaitu, model pembudayaan pancasila berbasis kolaborasi pentahelix untuk membangun generasi muda Indonesia yang Pancasilais, begitu relevan direalisasikan pada era modern, karena praktik yang bersifat inovatif inklusif juga berkelanjutan, untuk memantik atensi generasi muda dalam membudayakan Pancasila, selaku representasi warga negara religius, humanis, juga berdaya, atau generator citizens.

Sumbangan Konsep Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer bagi Proses Perumusan Sila Pertama Pancasila

Yasintus Harjon (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Fokus tulisan ini ialah mengkaji secara mendalam gagasan fusi horizon dalam hermeneutika Gadamer dan sumbangannya bagi proses perumusan sila pertama Pancasila. Fakta di ruang publik terdapat aneka perbedaan pandangan terhadap teks ‘pluralisme agama Indonesia’ pada saat proses perumusan sila pertama Pancasila. Sebagian founding fathers dan tokoh-tokoh nasional membaca dan memahaminya hanya sebatas agama tertentu (Islam). Sementara beberapa yang lain melihat dan mengertinya jauh lebih luas dan mendalam. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya Islam, tetapi mencakup agama-agama yang lain. Teks ‘pluralisme agama Indonesia’ dengan demikian harus dipahami dan dirumuskan sebagai ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ bukan ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.’ Adapun metodologi yang digunakan dalam artikel ini ialah kajian pustaka dengan membaca secara kritis dan mendalam berbagai literatur terkait tema yang dibahas. Tulisan ini menemukan bahwa sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ merupakan hasil fusi horizon founding fathers dan tokoh-tokoh nasional atas teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Fusi horizon terjadi ketika masing-masing di antara mereka berani melampaui pra-pemahaman mereka atas teks tersebut, saling terbuka, dan berdialog satu sama lain. Sehingga terbentuklah fusi horizon, yakni sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang merangkul semua agama tanpa ada yang tereliminasi.

Institusionalisasi Pancasila dalam Pembangunan Karakter Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Surahno Surahno (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Banyaknya produk peraturan perundang-undangan yang lahir belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini akan berakibat tidak selarasnya terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara yang ditempatkan sebagai meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan Pembangunan Karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembangunan Karakter Pancasila ini diharapkan mampu menghasilkan karakter Pancasila yang tepat bagi perancang peraturan perundang-undangan sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap penyusunan dan pembentukan semua kebijakan dan regulasi dengan berpedoman pada Indikator Nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan fenomenologi dengan kerangka berpikir induktif. Dalam penyampaiannya, penulis menggunakan metode argumentative untuk menyampaikan pendapat-pendapat dan sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah, dibutuhkan Pembangunan Karakter melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, konstruktif dan reflektif.

Rethinking The Feasibility of Pancasila as a Scientific Paradigm

Taufiqurrahman Taufiqurrahman (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Some academics and state officials in Indonesia argue for the adoption of Pancasila as a scientific paradigm for the country's scientific endeavours. They believe that using Pancasila as a foundation could give Indonesian science a distinct and unique character. However, this article seeks to reevaluate the feasibility of Pancasila as a scientific paradigm. By reviewing the literature on Pancasila and the philosophy of science, it arrives at the conclusion that Pancasila cannot serve as a scientific paradigm, either in a narrow or comprehensive sense. Two primary reasons support this conclusion. Firstly, Pancasila lacks the necessary characteristics of a well-established scientific achievement. As a result, it cannot function as a scientific paradigm in the narrow sense defined by Kuhn. Secondly, Pancasila carries theological baggage that surpasses science’s capacity to accommodate it. This aspect prevents Pancasila from becoming a comprehensive scientific paradigm. Consequently, I propose that Pancasila is more suitable as an axiological basis for science, rather than a scientific paradigm. Unlike a scientific paradigm, this axiological foundation does not fall within the epistemic scope of science.

Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia

Didi Soleman (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Sistem patriarki yang merendahkan perempuan dan perannya masih berlaku. Praktik ekstremnya masih terjadi di beberapa negara, seperti Afghanistan dan Iran. Di kedua negara tersebut, bahkan negara memfasilitasi kebijakan misoginis. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki juga masih eksis. Dalam Ilmu Sosial, terdapat feminisme yang berusaha melawan fenomena universal tersebut untuk menciptakan kesetaraan gender. Penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesetaraan gender di Indonesia mengingat komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender. Kajian secara historis menunjukkan bahwa di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang, perempuan Indonesia mengalami diskriminasi dan perendahan martabat dalam segala aspek kehidupannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perempuan yang menginisiasi pemikiran dan gerakan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Kajian filosofis dengan membahas pandangan Pancasila akan kesetaraan gender memperlihatkan bahwa kelima prinsip Pancasila mendukung keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, termasuk perempuan Indonesia. Prinsip ke-Tuhan-an, kemanusian, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara ideal mendorong penciptaan bangsa Indonesia yang setara. Terakhir, dengan berkaca pada kondisi kontemporer terlihat bahwa terdapat kemajuan positif bagi kesetaraan gender di Indonesia jika dibandingkan dengan masa penjajahan, terutama pasca Reformasi 1998. Meskipun demikian, perjuangan mencapai kesetaraan gender belum usai. Masih terdapat beberapa diskriminasi terhadap perempuan Indonesia, seperti dalam aspek social-budaya, ekonomi, dan politik. Penting bagi semua pihak —bukan hanya perempuan— untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.

Pancasila sebagai Basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Karjono Karjono (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Reformasi Tahun 1998 mengebiri Ideologi Pancasila hingga hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia lebih dari 20 tahun, Pancasila seolah hilang dari dunia Pendidikan, Mata pelajaran pendidikan Pancasila diganti dengan Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, namun beberapa tahun belakangan Pancasila dalam dunia Pendidikan mulai bangkit kembali sejak digaungkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pancasila hadir dalam konsep yang berbeda yaitu sebagai dasar dalam Standar Nasional Pendidikan. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi turut meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab tantangan perubahan, namun kebijakan ini hadir lebih awal sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, atas dasar hal tersebut perlu menjawab permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana konsep Pancasila sebagai basis Merdeka Belajar Kampus Merdeka? 2. Bagaimana Nilai Pancasila dapat diimplementasikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka?, Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dalam rangka memperkuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis maka diperoleh kesimpulan: Pertama Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan Konsep Pancasila dan Masyarakat Pancasila, Kedua intisari atau Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengindikasikan implementasi nilai Pancasila.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim

Athoillah Islamy (Author) — Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +0000

Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Studi kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Muatan nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi teori analisis pokok bahasan studi. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data mencakup tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini menemukan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai ketuhanan dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius, dan nilai persatuan dan demokrasi dalam pembentukan kepribadian yang nasionalis. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan pengarustamaan nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan pada aktivitas lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan non formal, seperti halnya aktivitas majelis taklim. Limitasi studi ini belum mengidentifikasi hambatan maupun tantangan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.