Pancasila: Jurnal Keindonesiaan

Indonesia's Directive Legislation: Balancing with Pancasila Law-Idea

Bagus Hermanto — 2024-10-02

The implementation of the Omnibus Law in the formation of laws and regulations in Indonesia commenced with the introduction of directive legislation in a range of sectors. Conversely, the Omnibus Law has given rise to a number of issues, particularly in relation to the Pancasila law-idea. This is because the Omnibus Law is perceived to be at odds with the Pancasila law-idea, with critics arguing that it fails to reflect the spirit of Pancasila in terms of both practice and legislative methodology. This paper aims to examine, evaluate and identify potential avenues for the development of national regulations in alignment with the principles of the Omnibus Law, taking into account the role of Pancasila as an ideological and legal foundation. This paper demonstrates that the Pancasila idea-law can serve to balance and harmonise the various understandings held by countries around the world, particularly in relation to the application of the Pancasila law-idea as a foundation in the practice of Omnibus Law and the formation of national regulations.

Pancasila sebagai Dasar Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Wahyu Pratama Tamba — 2024-10-02

Studi penelitian ini berupaya mengeksplorasi kaitan Pancasila dan Kebijakan Sosial di Indonesia menggunakan pendekatan analisa kebijakan dengan menelaah nilai-nilai Pancasila berkontribusi di dalam pembentukan dan implementasi kebijakan sosial di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan kebijakan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan merumuskan gagasan buah pikir untuk konstruksi kebijakan yang semakin memperkuat sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi secara akademik terutama dalam pemahaman peran Pancasila sebagai fondasi ideologis pembentukan kebijakan sosial. Untuk itu kajian ini dapat menjadi alternatif acuan bagi para pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan semangat dan nafas nilai-nilai Pancasila.

Analisis Interkonektivitas antara Nilai-Nilai dan Indikator SDGs dalam Konteks Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Indonesia

Kaharuddin Kaharuddin — 2024-10-02

Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan norma yang memberikan akses kesamaan hak bagi seluruh warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas juga terdapat dalam indikator Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interkonektivitas antara nilai-nilai Pancasila dan indikator SDGs yang bertujuan untuk mendukung inklusifitas penyandang disabilitas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Hasil dari penelitian ini adalah antara nilai-nilai Pancasila dan beberapa indikator SDGs sama-sama memiliki tujuan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini sebagai wujud inklusifitas penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap sila-sila Pancasila semuanya memiliki nilai yang menjamin persamaan penyandang disabilitas dan kehidupan. Beberapa indikator dalam SDGs juga bertujuan untuk menjadi pedoman yang harus dicapai dalam mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas.

Fostering the Golden Generation 2045: Embedding Pancasila Values in Early Childhood Education

Dian Muhammad Johan Johor Mulaydi — 2024-10-07

Children represent the nation’s investment and future, destined to become the leaders of tomorrow. Introducing Pancasila values at an early age is essential to nurturing competent individuals with strong character and noble morals. This article explores how integrating Pancasila values in early childhood education can contribute to realizing Indonesia's vision for a “Golden Generation 2045.” Employing a descriptive qualitative approach, this study uses library research methods to gather data. The findings highlight that the incorporation of Pancasila values in early childhood can be effectively achieved through the Merdeka Curriculum, where structured play activities serve as a foundation for learning. By aligning stimulating play with children’s interests, their potential can be fully optimized. Moreover, the Pancasila Ideology Education and Development Book (PPIP) provides a critical resource for enhancing understanding of the Pancasila ideology, ultimately strengthening the nation's cultural resilience and fostering the development of a progressive, modern, and morally grounded society.

Pancasila sebagai Pilar dalam Mengatasi Cyberbullying

Nurcholish Madjid Datu — 2024-10-09

Penelitian ini menyoroti eskalasi cyberbullying sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan internet, dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk perilaku yang positif di era digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena cyberbullying dan dampaknya serta penguatan nilai-nilai pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dari perspektif Social Learning Theory sebagai langkah strategis untuk mencegahnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perilaku cyberbullying dapat dipengaruhi oleh observasi dan peniruan perilaku negatif yang diamati oleh individu di sekitarnya yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental pada korban serta tingkat stres yang tinggi dan gangguan sosial pada pelaku. . Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengatasi dan mencegah cyberbullying dengan menciptakan lingkungan digital yang lebih ramah, menghargai perbedaan, dan memperlakukan setiap individu secara adil dan setara.

Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan

Fikri Hadi — 2024-10-10

Dewasa ini, muncul wacana perubahan kelima UUD 1945 pasca perubahan terakhir pada 22 tahun yang lalu. Salah satunya ialah perubahan terkait penghidupan kembali utusan golongan dengan landasan bahwa DPD dinilai tidak mampu menggantikan peran Utusan Golongan. Dominasi unsur politisi dan pengusaha di parlemen membuat keterwakilan golongan tidak tampak pada struktur keparlemenan Indonesia saat ini sebagaimana yang pernah dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Artikel ini akan membahas terkait urgensi dihidupkannya kembali Utusan Golongan dalam struktur parlemen di Indonesia dan konsep Utusan Golongan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan socio legal research dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan historis terkait Utusan Golongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep keterwakilan yang didesain oleh pendiri Negara dari yang berakar pada keterwakilan menjadi keterpilihan melalui pemilu yang semata-mata mengandalkan elektabilitas. Akibatnya, keanggotaan di DPD maupun DPR belum tentu merepresentasikan keterwakilan unsur-unsur di masyarakat, semisal unsur profesi. Maka, dalam rangka mengembalikan konsep keterwakilan yang memastikan keterwakilan unsur-unsur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, pemikiran untuk menghidupkan Utusan Golongan perlu dikaji. Opsi yang dapat digunakan ialah Utusan Golongan dapat menjadi bagian dari lembaga DPD atau DPR yang secara spesifik dalam rangka penguatan DPD dalam rangka memenuhi prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang ke depan. Opsi lainnya ialah dengan memasukkan Utusan Golongan kedalam MPR di luar DPD dan DPR. Namun, dalam menghidupkan utusan golongan, perlu memperhatikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini seperti sejalan dengan sistem presidensial

Konsep Kekuasaan menurut Byung-Chul Han dan Sumbangannya dalam Meminimalisir Anomali Kekuasaan di Indonesia

Yasintus Harjon — 2024-10-10

Fokus artikel ini ialah berbicara tentang konsep kekuasaan Byung-Chul Han dan sumbangannya dalam usaha meminimalisir beragam anomali relasi kekuasaan di Indonesia. Pada dasarnya kekuasaan merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan berasal dari dan ada untuk melayani kepentingan semua orang agar terciptanya kesejahteraan, kesetaraan, dan common good. Pengejawantahan kekuasaan untuk kepentingan sepihak bukan menjadi sesuatu yang pantas dirindukan dan bukan menjadi tujuan utama yang harus dikejar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masih ada praktik kekuasaan yang tidak mengutamakan common good dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini. Penyelewengan kekuasaan itu nyata dalam relasi antara pemerintah vs rakyat, atasan vs bawahan, dan mayoritas vs minoritas, yang mana cenderung otoriter, kekerasan, represif, dan dominatif. Kajian penulisan artikel ini menggunakan metode pustaka dengan membaca dan menelaah secara kritis tema yang digarap dan berbagai literatur yang mendukung. Tulisan ini menemukan bahwa menurut Byung-Chul Han, kekuasaan sejatinya adalah relasi ketergantungan timbal balik antara ego dan alter atas dasar kapasitas mediasi tertentu. Kekuasaan yang memiliki kapasitas mediasi yang tinggi akan melahirkan kekuasaan simetris, harmonis, dan tanpa represi. Sementara, kekuasaan minim atau tanpa mediasi cenderung asimetris. Baginya, beragam ketimpangan kekuasaan yang ada dalam masyarakat demokrasi Indonesia saat ini menandakan adanya relasi kekuasaan asimetris antara ego dan alter.

Challenges of Indonesian Defense Resilience in the Face of Contemporary Technology Advancement: What’s Next?

Mirza Mahbub Wijaya — 2024-10-10

This article discusses the concept of national resilience in the digital era, which extends beyond the paradigm of conventional warfare to address a wide range of challenges. To develop the concept of national resilience ideology, a conceptual research method with a philosophical approach is employed, supported by data triangulation using Miles and Huberman's method. The main findings highlight the importance of digital security and privacy, as well as the role of digital local wisdom in strengthening national identity. Additionally, increased legal awareness is considered crucial in shaping cultural norms, while the sustainable development of human resources, supported by quality education and healthcare services, remains a key focus

Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Transportasi Publik yang Terintegrasi pada Provinsi DKI Jakarta

Tonny Agung Arifianto — 2024-10-14

Kebijakan transportasi merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib, aman dan nyaman pada sebuah kota metropolitan. pertumbuhan transportasi publik pada saat yang sama akan menjadi roda penggerak perubahan masyarakat. DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan telah berjuang dari masa ke masa pemerintahan untuk mengatasi permasalahan transportasi publik sebagai solusi bagi problematika sosial, ekonomi dan lingkungan yang terjadi di Jakarta. tulisan ini mencoba menganalisis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Transportasi terpadu dan terintegrasi yang diterapkan di Provinsi Jakarta sejak tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 68 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi terpadu dan terintegrasi dikaitkan dengan Nilai-nilai Pancasila karena menarik bahwa kebijakan pengintegrasian transportasi tersebut sebagai kebijakan publik menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan pengintegrasian transportasi publik jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan impact dalam menciptakan kohesi sosial serta mendukung keadilan lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Peran Perempuan melalui Organisasi PKK sebagai Upaya Menghadapi Ancaman Ideologi Radikalisme dan Terorisme

Christine Sri Marnani — 2024-10-14

Ancaman Ideologi berupa radikalisme dan terorisme merupakan ancaman yang berbahaya dan harus diwaspadai. Sebuah fakta miris, ketika keterlibatan peran perempuan dalam aksi-aksi teror yang terjadi meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, bukan hanya sebagai support system namun juga sebagai eksekutor. Hal tersebut bertentangan dengan fitrah perempuan yang penuh kasih, kelemahlembutan, sebagai penjaga kehidupan dan penerus generasi. Adapun fokus dalam penelitian ini dititikberatkan pada pelibatan peran perempuan sebagai upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme, peran tersebut diejawantahkan melalui PKK yang memiliki 10 program pokok. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal diantaranya: 1) perempuan memiliki tiga peran utama, yaitu: peran domestik, peran produksi, peran publik atau peran sosial, 2) perempuan melalui PKK memiliki peran penting dalam pencegahan ancaman ideologi radikalisme dan terorisme, antara lain sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan juga sebagai penggerak 3) PKK memiliki program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong, sebagai counter terhadap paham radikalisme dan terorisme.